Hak asasi perempuan dalam hukum keluarga Islam dan relevansinya dengan konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan

Abstrak / Ringkasan

Pada dasarnya, aturan ketidakberpihakan terhadap perempuan bukan merupakan ketentuan yang muncul pada saat ini saja, akan tetapi ketentuan itu sudah muncul semenjak zaman dahulu di berbagai tempat seperti pada bangsa Yunani misalnya yang melarang perempuan telibat dalam urusan public sehingga dapat dikatakan bahwa aturan terhadap perempuan terjadang menunjukkan penghinaan terhadap harkat dan martabat perempuan itu sendiri, bahkan dipandang sebagai najis dan tidak ubahnya seperti setan. Begitu pula halnya dengan bangsa Arab sebelum munculnya Islam yang sangat merendahkan derajat perempuan sehingga perempuan tidak memiliki haknya meskipun terhadap suaminya sendiri.

Munculnya Islam dengan membawa Risalah yang berasal dari Allah dan berisikan seeluruh aspek kehidupan manusia, memmberikan kepada perempuan peluang dan kesempatan yang seluas-luasnya untuk memperoleh haknya serta diberikan tanggung jawab yang sebesar-besarnya terhadap perbuatan yang dilakukannya, sehingga dapat dikatakan bahwa Islam memiliki peranan yang sangat signifikan terhadap kemajuan dan perkembangan perempuan khususnya dalam upaya meningkatkan citra perempuan yang selama ini selalu dipandang rendah. Fenomena ini dapat terlihat, baik pada masa keemasan Islam maupun pada masa kemundurannya sehingga berimplikasi terhadap perkembangan kebudayaan Arab itu sendiri.

Di kalangan bangsa Barat, ide tentang persamaan hak perempuan baru mendapat respon setelah menguatnya tuntutan para perempuan Barat dalam menuntut haknya terutama dalam kaitannya dengan persamaan hak-hak kemanusiaan sebagaimana yang dimiliki oleh laki-laki. Pada akhirnya, ide tentang persamaan ini memperoleh respon dari Peserikatan Bangsa-Bangsa dalam bentuk pembentukan sebuah konvensi yang bernama Konvensi Penghapusan Segala bentuk Diskrimunasi Terhadap Perempuan (CEDAW). Dengan munculnya konvensi ini, maka setiap negara yang turut terlibat meratifikasi konvensi tersebut dianjurkan untuk mematuhinya dean menuangkannya dalam setiap undang-undang araupun kebijakan yang diberlakukan terhadap warganya. Jika aturan ini dilanggar, maka negara tersebut akan memperoleh sanksi yang tegas dari PBB.

Dengan munculnya konvensi ini, maka Islam sebagai agama yang diklaim sebagai pembawa rahmat terhadap sekalian alam memperoleh tantangan terutama terhadap eksistensi doktrin ajaran agama yang dikandungnya. Akan tetapi, pada dasarnya Islam tidak bertentangan dengan kandungan konvensi sehingga negara-negara yang mayoritas penduduknya muslim tidak perlu takut dengan ancaman sanksi yang diberikan PBB karena ajaran Islam sudah terlebih dahulu merespon semua ini sehingga segala aturan yang akan diberlakukan terhadap warga muslim tidak akan bertentangan dengan maksud yang diinginkan dalam konvensi ini. Aspek yang perlu mendapat perhatian negara-negara muslim adalah ketika adanya tuntutan konvensi yang memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada perempuan untuk menikah dengan laki-laki manapun yang dikehendakinya. Dalam hal ini, Islam memberikan batasan bahwa perkawinan yang akan dilangsungkan tidak boleh dilakukan antara orang yang di antara mereka larangan-larangan baik yang berifat selama-lamya (haram muabbadah) ataupun temporal (haram muaqqatah). Meskipun pelarangan ini tampaknya akan membatasi hak peempuan untuk menikah dengan laki-laki yang dikehendakinya, akan tetapi larangan tersebut memiliki hikmah yang juga dapat dirasakan perempuan. Dengan demikian, meskipun Islam membatasi hak perempuan dalam menikah dengan laki-laki yang dikehendakinya, akan tetapi larangan itu juga ditujukan untuk kepentingan permpuan itu sendiri.

Topik Terkait

Sitasi