Studi Komperatif Ganti Rugi Atas Tanah Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam Danhukum Agraria Nasional(Studi Kasus Pelebaran Jalan Di Kota Medan)

Abstrak / Ringkasan

Nama : Nurhayati. A
NIM : 3041006/S3/HUKI
Judul : STUDI KOMPARATIF GANTI RUGI HAK ATAS TANAH DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM AGRARIA NASIONAL
(STUDY PENELITIAN PELEBARAN JALAN DI KOTA MEDAN)
==========================================================
Dalam pandangan Islam, segala sesuatu yang ada dilangit dan bumi termasuk tanah hakikatnya adalah milik Allah Swt semata. Sebagai pemilik hakiki dari segala sesuatu (termasuk tanah) kemudian Allah Swt memberikan kuasa (istikhlaf) kepada manusia untuk mengelola milik Allah ini sesuai dengan hukum-hukumnya. Asal usul kepemilikan (aslul milki) adalah milik Allah Swt, dan bahwa manusia tak mempunyai hak kecuali memanfaatkan (tasarruf) dengan cara yang dirihdai oleh Allah Swt. Hukum agraria nasional mengakui, bahwa bumi yang berada di wilayah Negara Indonesia merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada Bangsa Indonesia. Konsekuensi yuridisnya, maka setiap kebijakan dibidang pertanahan hendaklah dilaksanakan dengan cara mengaplikasikan hukum-hukum Tuhan kedalam kebijakan tersebut. Persoalan yang sering diperbincangkan dalam hukum pertanahan adalah persoalan ganti rugi dalam pengadaan atau pelepasan hak atas tanah, untuk kepentingan umum. Karena dalam prakteknya, pelaksanaan pengadaan atau pelepasan hak atas tanah kerap kali mengabaikan unsur-unsur penting yang terdapat di dalamnya. Oleh karena itu, penelitian atau pengkajian ini untuk mencari pemecahan masalah sangat diperlukan. Penelitian ini, secara normatif mengkaji persoalan pelaksanaan pelepasan hak atas tanah untuk kepentingan umum menurut hukum agraria nasional dan melihatnya dari perspektif hukum Islam. Sedangkan secara empiris, penelitian ini menelaah tentang pelaksanaan ganti rugi pelebaran jalan di kota Medan dengan merujuk kepada hukum agraria nasional dan mengkomparasikannya dengan hukum Islam.
Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian hukum yang lengkap dengan memandang hukum dalam gambaran yang utuh . Penelitian hukum yang lengkap harus senantiasa dilakukan secara interdisipliner, dimana hukum merupakan suatu gejala dua segi, yakni segi normatif (das Sollen ) dan segi empiris (das Sein). Penelitian ini adalah penelitian hukum tidak hanya dilakukan dengan penelitian pustaka (penelitian hukum normatif), tetapi
dilengkapi atau didukung oleh survey penelitian lapangan, oleh karena itu maka metode pendekatan yang digunakan bersifat yuridis normatif dan yuridis sosiologis, dengan spesifikasi penelitian deskriptif-kualitatif. Pendekatan yuridis normatif maksudnya penelitian ini akan didekati dengan melihat hukum sebagai norma-norma yang bersifat absrak. Oleh karena itu penelitian terlebih dahulu meneliti aturan-aturan hukum yang sesuai dengan tema permasalahan yang diteliti. Kemudian, pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis yaitu melihat hukum sebagai alat untuk mengatur masyarakat, sehingga yang diperhatikan adalah hal-hal yang tampak dipermukaan yang menjadi kenyataan yang terjadi di lapangan dengan diterapkannya hukum dalam kehidupan sosial. Sehubungan dengan penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, maka sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Subjek penelitian adalah masyarakat kota Medan yang tanahnya terkena pelebaran jalan, dan sumber data primernya dikumpul dari para informan yang terdiri dari subjek penelitian tersebut yang memiliki informasi tentang fokus penelitian ini, yaitu, masyarakat yang tanahnya terkena pelepasan hak atas tanah untuk pelebaran jalan, panitia pelaksana pelepasan hak atas tanah, tokoh masyarakat dan tokoh agama. Adapun metode pengumpulan data primer dari informan digunakan wawancara. Lokasi penelitian adalah pelaksanaan pelebaran jalan di kota Medan. Populasi penelitian mencakup seluruh kelompok masyarakat yang terkena pelepasan hak atas tanah untuk pelebaran jalan dan pejabat berwenang sebagai informan. Responden ditetapkan secara random sampling dan purposive sampling yang terdiri dari sampel masyarakat yang terkena pelebaran jalan dan orang-orang dari sampel informan. Alat pengumpul data primer adalah kuesioner, wawancara dan observasi. Sedangkan data skunder dikumpul melalui studi kepustakaan. Analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan metode berfikir induktif-diduktif.
Hasil penelitian memberikan dua pemahaman yang mendasar. Pertama, pelaksanaan ganti rugi pelebaran jalan di kota Medan dahulunya tidak berjalan sesuai dengan peraturan yang ada, berbeda dengan pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Kedua, terdapat titik singgung antara hukum agraria nasional dengan hukum Islam tentang pelepasan hak atas tanah untuk kepentingan umum pada tingkat asas dan prinsip-prinsip hukum atau pada tingkat ketentuan-ketentuan yang bersifat primer, dan termasuk dalam fungsi sosial terhadap tanah.
Sehubungan dengan itu perlu direkomendasikan untuk menyerap secara maksimal prinsip-prinsip pengaturan tanah menurut hukum Islam, dan perlu mensosialisasikan aturan-aturan hukum nasional dan hukum Islam dalam bidang pertanahan, dan kehidupan masyarakat sehari-hari.

Topik Terkait

Sitasi