Penetapan Dispensasi Nikah Anak Di Bawah Umur (Studi Putusan Nomor 36/Pdt.P/2020/PA.Medan Dan Putusan Nomor 37/Pdt.P/2019/PA.Simalungun)
Murtafiah, Suadah · Repository UIN Sumatera Utara
Abstrak / Ringkasan
Adapun penelitian ini dilatarbelakangi oleh
permasalahan dispensasi nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama, yang tidak
semua permohonan tersebut dikabulkan oleh Hakim. Dalam putusan Pengadilan
Agama Medan Nomor 36/Pdt.P/2020/PA.Medan, Hakim mengabulkan permohonan
Pemohon. Sedangkan dalam putusan Pengadilan Agama Simalungun Nomor
37/Pdt.P/2019/PA.Simalungun, Hakim menolak permohonan Pemohon. Dalam
kedua putusan tersebut umur anak Pemohon sama-sama berusia 18 tahun 6 bulan,
dan isi dari kedua permohonan tersebut sama-sama ingin menikahkan anaknya
karena khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang dalam Islam. Namun, pada
putusan Pengadilan Agama Medan Hakim mengabulkan permohonan sedangkan
pada Pengadilan Agama Simalungun Hakim menolak permohonan tersebut.
Penelitian ini bertujuan untuk: Pertama, mengetahui bagaimana ketentuan dispensasi
nikah dalam perundang-undangan. Kedua, menganalisis apa yang menjadi
pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Medan dan pertimbangan Hakim
Pengadilan Agama Simalungun tentang kasus dispensasi nikah Nomor
36/Pdt.P/2020/PA.Medan dan Nomor 37/Pdt.P/2019/PA.Simalungun. Ketiga,
mengetahui bagaimana sisi persamaan, perbedaan dan kelebihan dari putusan
Pengadilan Agama Medan dan Pengadilan Agama Simalungun. Jenis penelitian ini
menggunakan penelitian hukum normatif. Pengumpulan data dilakukan melalui studi
dokumen dan wawancara. Dan metode analisa data dilakukan menggunakan metode
deskriptif analisis. Hasil temuan penulis dalam penelitian ini adalah pertimbangan
Hakim Pengadilan Agama Medan dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah
lebih mengedepankan konsep maslahah. Bahwa diyakini kedua calon mempelai telah
matang secara fisik dan mental, tidak ada halangan menikah diantara keduanya,
calon suami juga sudah siap secara finansial, umur calon istri yang tidak jauh dari 19
tahun. Pertimbangan hakim Pengadilan Agama Medan dalam mengabulkan
permohonan dispensasi nikah dalam teori maqashid syariah termasuk dalam kategori
untuk mewujudkan hifd al-nasl (menjaga keturunan), upaya ini dipandang sebagai
cara untuk menghindarkan anak pemohon dari perbuatan zina. Sedangkan
pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Simalungun diyakini bahwa alasan ditolak
permohonan dispensasi nikah tersebut karena tidak ditemukan hal-hal yang
mendesak untuk mereka segera dinikahkan. Yaitu salah satunya calon suami dan istri
belum siap secara fisik dan mental. Dan pertimbangan hakim Pengadilan Agama
Simalungun dalam memeriksa dan menangani perkara tersebut cenderung
menggunakan metode interpretasi gramatikal dan teori ultra petita.
Topik Terkait
Referensi Serupa
DISPENSASI KAWIN BAGI CALON PENGANTIN DIBAWAH UMUR PADA PASAL 7 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DITINJAU MENURUT SADD AL-DZARI’AH Analisis terhadap Penetapan Hakim Pengadilan Agama Rengat Kelas I B Tahun 2018
NUR YASIN, -
Pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami menurut hukum Islam di Indonesia (Studiterhadap putusan pengadilan Agama Medan nomor 636/Pdt.G/2008 Pa-Mdn)
Isfahani, Faiz
Pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami menurut hukum Islam di Indonesia (Studiterhadap putusan pengadilan Agama Medan nomor 636/Pdt.G/2008 Pa-Mdn)
Isfahani, Faiz
Hak Asuh Anak (hadhanah) Bagi Ibu Yang Sudah Menikah Lagi Menurut Al-mawardi dan Ibn Hazm (Tinjauan Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama)
Tanjung, Yuni
Hak Asuh Anak (hadhanah) Bagi Ibu Yang Sudah Menikah Lagi Menurut Al-mawardi dan Ibn Hazm (Tinjauan Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama)
Tanjung, Yuni
Pandangan Hakim Pengadilan Agama Rantauprapat Mengenai Dampak Pemberlakuan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Mengadili Perkara Dispensasi Nikah
Chairunisak, Chairunisak
Pandangan Hakim Pengadilan Agama Rantauprapat Mengenai Dampak Pemberlakuan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Mengadili Perkara Dispensasi Nikah
Chairunisak, Chairunisak
Pemalsuan Identitas Sebagai Alasan Pembatalan Perkawinan(Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 435/Pdt.G/2013/PA. Mdn)
Ramadi, Bagus
Pemalsuan Identitas Sebagai Alasan Pembatalan Perkawinan(Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 435/Pdt.G/2013/PA. Mdn)
Ramadi, Bagus
PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA WATES DALAM MEMUTUSKAN PERMOHONAN DISPENSASI PERKAWINAN DIBAWAH UMUR
Diah Putri, Kurniawati
TINJAUAN PENETAPAN DISPENSASI NIKAH KARENA HUBUNGAN LUAR NIKAH DI PENGADILAN AGAMA RENGAT TAHUN 2017-2018
Apriliana Sari, -
Efektivitas Pelaksanaan Isbat Nikah Oleh Pengadilan Agama Lubuk Pakam (Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015)
Siregar, Asrinawati Oktavia
Literatur Lain dari Repository UIN Sumatera Utara
Pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami menurut hukum Islam di Indonesia (Studiterhadap putusan pengadilan Agama Medan nomor 636/Pdt.G/2008 Pa-Mdn)
Isfahani, Faiz · 2013
Pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami menurut hukum Islam di Indonesia (Studiterhadap putusan pengadilan Agama Medan nomor 636/Pdt.G/2008 Pa-Mdn)
Isfahani, Faiz · 2013
Hak Asuh Anak (hadhanah) Bagi Ibu Yang Sudah Menikah Lagi Menurut Al-mawardi dan Ibn Hazm (Tinjauan Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama)
Tanjung, Yuni · 2018
Hak Asuh Anak (hadhanah) Bagi Ibu Yang Sudah Menikah Lagi Menurut Al-mawardi dan Ibn Hazm (Tinjauan Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama)
Tanjung, Yuni · 2018
Pandangan Hakim Pengadilan Agama Rantauprapat Mengenai Dampak Pemberlakuan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Mengadili Perkara Dispensasi Nikah
Chairunisak, Chairunisak · 2020
Pandangan Hakim Pengadilan Agama Rantauprapat Mengenai Dampak Pemberlakuan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Mengadili Perkara Dispensasi Nikah
Chairunisak, Chairunisak · 2020
Pemalsuan Identitas Sebagai Alasan Pembatalan Perkawinan(Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 435/Pdt.G/2013/PA. Mdn)
Ramadi, Bagus · 2015
Pemalsuan Identitas Sebagai Alasan Pembatalan Perkawinan(Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 435/Pdt.G/2013/PA. Mdn)
Ramadi, Bagus · 2015
Literatur Terbaru yang Relevan
DISPENSASI KAWIN BAGI CALON PENGANTIN DIBAWAH UMUR PADA PASAL 7 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DITINJAU MENURUT SADD AL-DZARI’AH Analisis terhadap Penetapan Hakim Pengadilan Agama Rengat Kelas I B Tahun 2018
NUR YASIN, - · 2020
Pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami menurut hukum Islam di Indonesia (Studiterhadap putusan pengadilan Agama Medan nomor 636/Pdt.G/2008 Pa-Mdn)
Isfahani, Faiz · 2013
Pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami menurut hukum Islam di Indonesia (Studiterhadap putusan pengadilan Agama Medan nomor 636/Pdt.G/2008 Pa-Mdn)
Isfahani, Faiz · 2013
Hak Asuh Anak (hadhanah) Bagi Ibu Yang Sudah Menikah Lagi Menurut Al-mawardi dan Ibn Hazm (Tinjauan Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama)
Tanjung, Yuni · 2018
Hak Asuh Anak (hadhanah) Bagi Ibu Yang Sudah Menikah Lagi Menurut Al-mawardi dan Ibn Hazm (Tinjauan Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama)
Tanjung, Yuni · 2018
Pandangan Hakim Pengadilan Agama Rantauprapat Mengenai Dampak Pemberlakuan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Mengadili Perkara Dispensasi Nikah
Chairunisak, Chairunisak · 2020
Pandangan Hakim Pengadilan Agama Rantauprapat Mengenai Dampak Pemberlakuan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Mengadili Perkara Dispensasi Nikah
Chairunisak, Chairunisak · 2020
Pemalsuan Identitas Sebagai Alasan Pembatalan Perkawinan(Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 435/Pdt.G/2013/PA. Mdn)
Ramadi, Bagus · 2015