Pertanggungjawaban Pidana Atas Terbitnya Akta Nikah Karena Poliandri Di Sumatera Utara Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Pematang Siantar No. 141/Pdt.G/2011/PA.PSt)
Maswandi, Maswandi · Repository UIN Sumatera Utara
Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku perkawinan poliandri dan pihakpihak yang terlibat di Provinsi Sumatera Utara baik menurut Hukum Pidana Positif sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) masih dirasa belum mewujudkan rasa keadilan dan kemashlahatan bagi masyarakat. Khusus bagi pelaku po…
38%
relevansi