Analisis putusan hakim no : 86/pdt.g/2017/pa.pst tentang pembatalan Akad Murabahah

Abstrak / Ringkasan

Pembatalan akad murabahah dalam putusan Nomor 86/P.dt.G/2017/PA.pst tidak sesuai dengan konsep pembatalan akad menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan KUHPerdata. Dalam penelitian ini dikemukakan inti permasalahan sebagai berikut: Bagaimana aturan hukum tentang murabahah. Apa dasar hukum pertimbangan hakim tentang pembatalan akad murabahah putusan Pengadilan Agama Pematangsiantar Nomor 86/Pdt.G/2017/PA-Pst. Bagaimana analisa terhadap putusan hakim tentang pembatalan akad murabahah Nomor 86/Pdt.G/2017/PA-Pst. Jenis penelitian ini adalah penelitian Normative Empiris yang bersifat Case Law, dengan metode penelitian kasus. Sehubungan dengan tipe penelitian yang digunakan yakni Normatif Empiris maka pendekatan yang dilakukan adalah Case Approach pendekatan kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan studi dokumen. Dari penelitian diketahui bahwa gugatan pembatalan akad murabahah pada putusan nomor 86/Pdt.G/2017/PA.Pst tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku baik menurut KUHPerdata, KHES, dan Wahbah Az-Zuhaili, Bahwa dalam proses pembatalan akad murabahah harus memenuhi aturan-aturan yang mengatur tentang pembatalan akad tersebut, diantaranya adalah menurut Wahabah Az Zuhaili pembatalan disebabkan rusaknya akad, menurut KUHPerdata akad dapatdibatalkan apabila mengandung paksaan, mengandung penipuan, mengandung kekhilafan / kesesatan / kekeliruan, apabila ketentuan-ketentuan tersebut terdapat dalam akad maka dapat menuntut ke jalur pengadilan.

Topik Terkait

Sitasi