Relevansi Pemikiran Abu A’la Al-Maududi Terhadap Penerapan Sistem Presidential Threshold Di Indonesia (Analisis UU No. 7 Tahun 2017)

Abstrak / Ringkasan

Pertama, setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Presidential Threshold yang telah berubah menjadi pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya. Kebijakan tetap diberlakukannya Presidential Threshold ialah telah memperkuat sistem presidensial, karena akan memaksa partai politik supaya agar melakukan konsolidasi politik sehingga muncul gabungan partai politik untuk pendukung Presiden; Kedua, konsep presidential threshold dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum belum dikenal dalam kajian fikih siyasah khususnya dalam proses pemimpin negara. Melainkan terdapat mekanisme pemilihan kepemimpinan adanya dengan dua cara yakni pemilihan dan pengangkatan yang dilakukan oleh dewan formatur ahlu al-hal wa al-„aqdi dan pengangkatan yang dilakukan dengan cara pencalonan oleh khalifah sebelumnya. Data penelitian dikumpulkan dengan pembacaan dan pencatatan data pustaka kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif serta disajikan dalam bentuk deskriptif. Data yang dikumpulkan berupa data primer dan data skunder yang membahas mengenai pokok permasalahan.
Metode library research (studi pustaka) dari buku-buku yang terkait. Data-data dijadikan sumber untuk kemudian dianalisis secara deduktif dan induktif.

Topik Terkait

Sitasi