Strategi Penyelesaian Pembiayaan bermasalah pada PT. BPRS AL-Washliyah Medan

Abstrak / Ringkasan

Kehadiran BPRS Al-Washliyah Medan bisa menjadi sumber permodalan bagi pengembangan usaha-usaha masyarakat golongan ekonomi lemah, sehingga pada gilirannya bisa meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan dengan menyediakan modal untuk usaha (bukan untuk konsumsi), tidak memberikan kredit melainkan pembiayaan (permodalan), risiko usaha ditanggung bersama, bentuk usahanya berbentuk investasi bersama (partnership) dengan sistem bagi hasil dan bagi risiko, memiliki cara untuk meringankan calon nasabah dari keharusan memiliki jaminan kredit (collateral). Namun dengan semua keringanan Pembiayaan yang telah diberikan oleh pihak BPRS Al-Washliyah masih saja ada beberapa nasabah yang tidak melaksanakan kewajiban nya dalam membayar angsuran secara tepat waktu. Tujuan dilakukannya penelitian ini antara lain adalah untuk mengetahui bagaimana penyelesaian pembiayaan yang bermasalah pada PT.BPRS AlWashliyah Krakatau, untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi penghambat PT BPRS Al - Washliyah Krakatau dalam rangka penyelesaian pembiayaan yang bermasalah tersebut dan untuk mengetahui kesesuaiaan praktik penyelesaiaan pembiayaan yang bermasalah dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN). Metode pada penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif, dengan wawancara mendalam sebagai alat pengumpul data. Hasil penelitian ini menyatakan Pelaksanaan pemberian pembiayaan di BPRS telah dilakukan sesuai prosedur yang telah ditentukan serta peraturan-peraturan pokok pembiayaan yang berlaku, baik peraturan interen BPRS yaitu Pedoman Pelaksanaan Pembiayaan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK). Pihak BPRS juga telah berusaha semaksimal mungkin untuk meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah dengan mengadakan pembinaan dan pengawasan terhadap debitur dan manajemen perusahaan. Sedangkan kesesuaian dengan fatwa DSN MUI ada beberapa yang berbeda dengan yg dilaksanakan di BPRS Al-Washliyah yaitu, Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 19/DSN-MUI/IV/2001 point b yang berbunyi menghapus (write off) sebagian atau seluruh kewajibannya. pada tatanan aplikatif, BPRS tidak hanya menerapkan write off pada pembiayaan qard saja, akan tetapi menerapkan write off pada seluruh pembiayaan bermasalah sebatas pemindahan laporan keuangan dari on balanced pada off balanced.

Kata Kunci : Strategi, Pembiayaan Bermasalah.

Topik Terkait

Sitasi