TRADISI LARANGAN MENIKAHI BORU NI NAMBORU DI KEPENGHULUAN SUKAJADI KECAMATAN PUJUD KABUPATEN ROKAN HILIR DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM
Riswan Hasibuan, - · UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Abstrak / Ringkasan
Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana tradisi larangan
menikahi boru ni namboru di Kepenghuluan Sukajadi Kecamatan Pujud
Kabupaten Rokan Hilir serta bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tradisi
larangan menikahi boru ni namboru.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tradisi
larangan menikahi boru ni namboru di Kepenghuluan Sukajadi Kecamatan Pujud
Kabupaten Rokan Hilir dan untuk mengetahui bagaimana tinjauan Hukum Islam
terhadap tradisi larangan menikahi boru ni namboru.
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research). Maka dari
itu penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data berupa observasi dan
wawancara, serta buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
Adapun populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat suku Batak Mandailing
sebanyak 305 orang. Namun karena jumlah populasi cukup banyak, maka diambil
sampel dari seluruh populasi yaitu 2 pasangan yang terlarang dan yang sudah
melanggar larangan menikahi boru ni namboru, 5 hatobangon atau tokoh adat,
serta 6 orang masyarakat suku batak mandailing, dengan menggunakan teknik
pengambilan sampel purpossive sampling. Setelah semua data terkumpul penulis
melakukan analisa data dengan menggunakan metode analitif deskriftif kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian, adanya tradisi larangan menikahi boru ni
namboru merupakan tradisi larangan menikahi sepupu dari bibi (anak perempuan
dari saudari perempuan ayah) karena masyarakat batak mandailing di
Kepenghuluan Sukajadi Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir meyakini
bahwa apabila pernikahan tersebut dilakukan maka akan merusak pertuturan
sistem kekerabatan suku batak mandailing yang telah terikat dengan sistem
dalihan na tolu. Apabila pernikahan larangan menikahi boru ni namboru tetap
dilaksankan maka akan dikenakan sanksi seperti diputuskannya hubungan
silaturrahmi bahkan tidak akan menerima harta warisan dari keluarganya.
Sementara di sisi lain tinjauan hukum Islam terhadap tradisi larangan menikahi
boru ni namboru atau larangan menikahi sepupu dari bibi (anak perempuan dari
saudari perempuan ayah) sudah bertentangan dengan Al-Qur’an Surat al-Ahzab
(33) : 50. Sehingga berdasarkan hal tersebut maka tradisi atau ‘urf larangan
menikahi boru ni namboru di Kepenghuluan Sukajadi Kecamatan Pujud
Kabupaten Rokan Hilir tersebut tidak dapat diteruskan karena tergolong ‘urf yang
fasid (rusak) atau bertentangan dengan hukum Islam.
Topik Terkait
Referensi Serupa
LARANGAN PERNIKAHAN SIRI TERHADAP DUDA OLEH NINIK MAMAK DI KENAGARIAN KOTO TANGAH KECAMATAN BUKIK BARISAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA DITINJAU DARI HUKUM ISLAM
HAYANA ARHAM
POTENSI WAKAF PRODUKTIF MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Kasus pada Mesjid-Mesjid Kecamatan Sukajadi Pekanbaru)
Marzuki
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSAAN TRADISI RANDAI DALAM ACARA WALIMATUL URSY DI DESA BANJAR NAN TIGO KECAMATAN INUMAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
RAMADAN
TRADISI MEMATIKAN TANAH SEBELUM MEMBANGUN RUMAH MENURUT HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Barangan Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu)
RANO TRI WINARSO
PENERAPAN PEMBAYARAN SEWA LAPAK DIPASAR TRADISIONAL DITINJAU MENURUTPERSPEKTIF EKONOMI ISLAM Studi Kasus Desa Sekeladi Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir)
RIKI SAPUTRA
PELAKSANAAN TRADISI MENGINJAK TELUR DAN TARIK TARIKAN AYAM DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT DESA SUMBER DATAR F10 KECAMATAN SINGINGI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
ENDANG PERTIWI
PELAKSANAAN TRADISI RESEPSI PERNIKAHAN MASYARAKAT MANDAILING DI DESA AEK GUO KECAMATAN BATANG NATAL KABUPATEN MANDAILING NATAL DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM
RAYO RANGKUTI
PELAKSANAAN ZAKAT HASIL LAHAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT YANG DIKONTRAK DI KEPENGHULUAN BAGAN BATU KECAMATAN BAGAN SINEMBAH KABUPATEN ROKAN HILIR MENURUT HUKUM ISLAM
MUHAMMAD MUHYIDIN
PENERAPAN ETIKA BISNIS DALAM MELAKUKAN TRANSAKSI PENJUALAN DI PASAR TRADISIONAL KECAMATAN MARPOYAN DAMAI DI PEKANBARU MENURUT PERSPEKTIF ETIKA EKONOMI ISLAM
Rahmawati
TRADISI MENYAMBUT BULAN RAMADHAN DI KELURAHAN PADANG TERUBUK KECAMATAN SENAPELAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
Kasnedi
Tradisi Suluk Para Lansia Di Desa Batang Baruhar Jae Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara Ditinjau Dari Akidah Islam
Harahap, Rosmaida
LARANGAN MENIKAH SESUKU DIDESA SIPUNGGUK KECAMATAN SALO KABUPATEN KAMPAR DITINJAU DARI PANDANGAN ISLAM
Nur Aisyah
Literatur Lain dari UIN Sultan Syarif Kasim Riau
LARANGAN PERNIKAHAN SIRI TERHADAP DUDA OLEH NINIK MAMAK DI KENAGARIAN KOTO TANGAH KECAMATAN BUKIK BARISAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA DITINJAU DARI HUKUM ISLAM
HAYANA ARHAM · 2018
POTENSI WAKAF PRODUKTIF MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Kasus pada Mesjid-Mesjid Kecamatan Sukajadi Pekanbaru)
Marzuki · 2011
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSAAN TRADISI RANDAI DALAM ACARA WALIMATUL URSY DI DESA BANJAR NAN TIGO KECAMATAN INUMAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
RAMADAN · 2018
TRADISI MEMATIKAN TANAH SEBELUM MEMBANGUN RUMAH MENURUT HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Barangan Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu)
RANO TRI WINARSO · 2018
PENERAPAN PEMBAYARAN SEWA LAPAK DIPASAR TRADISIONAL DITINJAU MENURUTPERSPEKTIF EKONOMI ISLAM Studi Kasus Desa Sekeladi Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir)
RIKI SAPUTRA · 2018
PELAKSANAAN TRADISI MENGINJAK TELUR DAN TARIK TARIKAN AYAM DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT DESA SUMBER DATAR F10 KECAMATAN SINGINGI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
ENDANG PERTIWI · 2018
PELAKSANAAN TRADISI RESEPSI PERNIKAHAN MASYARAKAT MANDAILING DI DESA AEK GUO KECAMATAN BATANG NATAL KABUPATEN MANDAILING NATAL DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM
RAYO RANGKUTI · 2017
PELAKSANAAN ZAKAT HASIL LAHAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT YANG DIKONTRAK DI KEPENGHULUAN BAGAN BATU KECAMATAN BAGAN SINEMBAH KABUPATEN ROKAN HILIR MENURUT HUKUM ISLAM
MUHAMMAD MUHYIDIN · 2013
Literatur Terbaru yang Relevan
LARANGAN PERNIKAHAN SIRI TERHADAP DUDA OLEH NINIK MAMAK DI KENAGARIAN KOTO TANGAH KECAMATAN BUKIK BARISAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA DITINJAU DARI HUKUM ISLAM
HAYANA ARHAM · 2018
POTENSI WAKAF PRODUKTIF MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Kasus pada Mesjid-Mesjid Kecamatan Sukajadi Pekanbaru)
Marzuki · 2011
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSAAN TRADISI RANDAI DALAM ACARA WALIMATUL URSY DI DESA BANJAR NAN TIGO KECAMATAN INUMAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
RAMADAN · 2018
TRADISI MEMATIKAN TANAH SEBELUM MEMBANGUN RUMAH MENURUT HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Barangan Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu)
RANO TRI WINARSO · 2018
PENERAPAN PEMBAYARAN SEWA LAPAK DIPASAR TRADISIONAL DITINJAU MENURUTPERSPEKTIF EKONOMI ISLAM Studi Kasus Desa Sekeladi Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir)
RIKI SAPUTRA · 2018
PELAKSANAAN TRADISI MENGINJAK TELUR DAN TARIK TARIKAN AYAM DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT DESA SUMBER DATAR F10 KECAMATAN SINGINGI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
ENDANG PERTIWI · 2018
PELAKSANAAN TRADISI RESEPSI PERNIKAHAN MASYARAKAT MANDAILING DI DESA AEK GUO KECAMATAN BATANG NATAL KABUPATEN MANDAILING NATAL DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM
RAYO RANGKUTI · 2017
PELAKSANAAN ZAKAT HASIL LAHAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT YANG DIKONTRAK DI KEPENGHULUAN BAGAN BATU KECAMATAN BAGAN SINEMBAH KABUPATEN ROKAN HILIR MENURUT HUKUM ISLAM
MUHAMMAD MUHYIDIN · 2013