PENYEROBOTAN TANAH ULAYAT ADAT PAKIS DI KECAMATAN ROKAN IV KOTO MENURUT UNDANG -UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG DASAR POKOK- POKOK AGRARIA
MUSNADUL FIRDAUSI · UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Abstrak / Ringkasan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Dasar Pokok-Pokok Agraria Dengan diundangkannya UUPA, berarti sejak saat itu Indonesia telah memiliki Hukum Agraria Nasional yang merupakan warisan kemerdekaan setelah pemerintahan kolonial Belanda dan sejak itu pula perlindungan terhadap tanah ulayat masyrakat adat mendapat jaminan hukum dan perlindungan dari negara selagi masih tidak bertentangan dengan kepentingan negara.
Permasalahan yang timbul adalah: pertama bagaimana peristiwa penyerobotan tanah ulayat Masyarakat Adat Pakis di Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu?, Bagaimana upaya hukum penyelesaian hak ulayat masyarakat adat pakis terhadap konflik antara hukum adat dengan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria?.
Tempat penelitian di Desa Tanjung Medan Kecamatan Rokan IV Koto dan tujuan dari penelitian ini, pertama, untuk mengetahui hak masyarakat adat pakisterhadap tanah menurut ninik mamak atau pemangku adat di Desa Tanjung Medan Kecamatan Rokan IV Koto, kedua, untuk mengetahui upaya hukum penyelesaian hak ulayat masyarakat adat pakis yang diserobot menurut undang-undang nomor 5 tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, adapun metodologi penelitian merupakan jenis penelitian hukum sosiologis yuridis yaitu dengan terjun langsung kelapangan dengan menggunakan pengumpulan data berupa observasi dan wawancara langsung dengan responden.Metodologi penelitian ini menggunakan sosiologis yuridis dengan cara terjun langsung kelapangan sifat penelitian deskriptif yaitu menggambarkan dan memberikan data yang lengkap dan akurat
Berdasarkan permasalahan yang ada, maka dapatlah diambil sebuah hasil, yaitu: pertama Sengketa ini timbul karena adanya penyerobotan tanah dan penebangan liar terhadap tanah ulayat yang sebenarnya tidak bisa di ganggu gugat karena telah dijaminya perlindungan dalam undang-undang . Kedua, upaya yang dilakukan masyarakat adat mempertahankan hak mereka atas tanah dengan mengurus berkas-berkas yang dibutuhkan untuk pembuktian tanah hak milik mereka dengan memperjelas batas-batas tanah ulayat dengan bukti yang ada dan menjalin aliansi dengan Masyarakat Adat Riau Dan masyarakat adat pakis lebih memilih jalur non litigasi atau alternative dispute resolution adalah penyelesaian sengketa di luar mekanisme Badan Peradilan. Lazimnya, penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi dapat melalui cara negosiasi, mediasi dan arbitrase sehingga dapat menghemat pengeluaran biaya.
Topik Terkait
Referensi Serupa
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SANKSI “SALAH MALAH” DALAM ADAT PERNIKAHAN MELAYU DI DESA MUARA MUSU KECAMATAN RAMBAH HILIR KABUPATEN ROKAN HULU
Harun Harasyid, -
HUKUM UPAH JASA TANAM BULU MATA (EYELASH EXTENSION) DI KLINIK KECANTIKAN STUDIO 1 SHELLA BEHEL DESA MELAYU BESAR KECAMATAN TANAH PUTIH TANJUNG MELAWAN KABUPATEN ROKAN HILIR MENURUT FIQH MUAMALAH
MUNAWARAH, -
PENETAPAN MAHAR DALAM ADAT MANDAILING DAN DAMPAKNYA TERHADAP KELANGSUNGAN PERNIKAHAN DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM ( STUDI KASUS DI DESA TAMBUSAI BARAT KECAMATAN TAMBUSAI KABUPATEN ROKAN HULU )
Ali Raja Nasution
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP DENDA MELANGKAHI PERNIKAHAN DALAM TRADISI MASYARAKAT ADAT DESA HANDIS JULU KECAMATAN BARUMUN KABUPATEN PADANG LAWAS SUMATERA UTARA
NUR JANNAH HASIBUAN, -
PRAKTEK PEMBAGIAN HARTA WARISAN DALAM MASYARAKAT ADAT DESA KARYA INDAH KECAMATAN TAPUNG DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
Ahmat Sulaiman
TRANSPARANSI PENGGUNAAN DANA DESA DI KEPENGHULUAN SEKELADI KECAMATAN TANAH PUTIH KABUPATEN ROKAN HILIR
EKI MUHAMMAD REZA
PERANAN POLSEK PUJUD DALAM MENGANTISIPASI TINDAK KRIMINALITAS DIKALANGAN REMAJA DESA TELUK NAYANG KECAMATAN PUJUD KABUPATEN ROKAN HILIR DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM
Umi Haini
KOMPETENSI KEPRIBADIAN GURU DALAM MENGEMBANGKAN PEMBELAJARAN AQIDAH AKHLAK DI MADRASAH TSANAWIYAH AL-MUHAJIRIN KECAMATAN TANAH PUTIH KABUPATEN ROKAN HILIR
Zulmaina
HUBUNGAN ANTARA PENGALAMAN MENJADI KORBAN CYBERBULLYING DENGAN PRESTASI AKADEMIK DI SMP N 5 KECAMATAN TANAH PUTIH (ROKAN HILIR)
Muhamad Arief, -
PENGARUH PENERAPAN METODE STUDENT TEAM ACHIEVEMENT DIVISION (STAD) TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA PADA MATA PELAJARAN EKONOMI DI SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI(SMAN)5 KECAMATAN TANAH PUTIH KABUPATEN ROKAN HILIR
Mifta Hurrahmah, -
ANALISIS PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DI DESA RANTAU PANJANG KIRI HILIR KECAMATAN KUBU BABUSSALAM KABUPATEN ROKAN HILIR
M. KUDRI
PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP PERKAWINAN HAMIL ZINA DALAM MENCAPAI KEUTUHAN RUMAH TANGGA DI TINJAU MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Desa Pangkalan Nyirih Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis)
UMAR
Literatur Lain dari UIN Sultan Syarif Kasim Riau
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SANKSI “SALAH MALAH” DALAM ADAT PERNIKAHAN MELAYU DI DESA MUARA MUSU KECAMATAN RAMBAH HILIR KABUPATEN ROKAN HULU
Harun Harasyid, - · 2020
HUKUM UPAH JASA TANAM BULU MATA (EYELASH EXTENSION) DI KLINIK KECANTIKAN STUDIO 1 SHELLA BEHEL DESA MELAYU BESAR KECAMATAN TANAH PUTIH TANJUNG MELAWAN KABUPATEN ROKAN HILIR MENURUT FIQH MUAMALAH
MUNAWARAH, - · 2022
PENETAPAN MAHAR DALAM ADAT MANDAILING DAN DAMPAKNYA TERHADAP KELANGSUNGAN PERNIKAHAN DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM ( STUDI KASUS DI DESA TAMBUSAI BARAT KECAMATAN TAMBUSAI KABUPATEN ROKAN HULU )
Ali Raja Nasution · 2011
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP DENDA MELANGKAHI PERNIKAHAN DALAM TRADISI MASYARAKAT ADAT DESA HANDIS JULU KECAMATAN BARUMUN KABUPATEN PADANG LAWAS SUMATERA UTARA
NUR JANNAH HASIBUAN, - · 2022
PRAKTEK PEMBAGIAN HARTA WARISAN DALAM MASYARAKAT ADAT DESA KARYA INDAH KECAMATAN TAPUNG DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
Ahmat Sulaiman · 2011
TRANSPARANSI PENGGUNAAN DANA DESA DI KEPENGHULUAN SEKELADI KECAMATAN TANAH PUTIH KABUPATEN ROKAN HILIR
EKI MUHAMMAD REZA · 2018
PERANAN POLSEK PUJUD DALAM MENGANTISIPASI TINDAK KRIMINALITAS DIKALANGAN REMAJA DESA TELUK NAYANG KECAMATAN PUJUD KABUPATEN ROKAN HILIR DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM
Umi Haini · 2010
KOMPETENSI KEPRIBADIAN GURU DALAM MENGEMBANGKAN PEMBELAJARAN AQIDAH AKHLAK DI MADRASAH TSANAWIYAH AL-MUHAJIRIN KECAMATAN TANAH PUTIH KABUPATEN ROKAN HILIR
Zulmaina · 2012
Literatur Terbaru yang Relevan
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SANKSI “SALAH MALAH” DALAM ADAT PERNIKAHAN MELAYU DI DESA MUARA MUSU KECAMATAN RAMBAH HILIR KABUPATEN ROKAN HULU
Harun Harasyid, - · 2020
HUKUM UPAH JASA TANAM BULU MATA (EYELASH EXTENSION) DI KLINIK KECANTIKAN STUDIO 1 SHELLA BEHEL DESA MELAYU BESAR KECAMATAN TANAH PUTIH TANJUNG MELAWAN KABUPATEN ROKAN HILIR MENURUT FIQH MUAMALAH
MUNAWARAH, - · 2022
PENETAPAN MAHAR DALAM ADAT MANDAILING DAN DAMPAKNYA TERHADAP KELANGSUNGAN PERNIKAHAN DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM ( STUDI KASUS DI DESA TAMBUSAI BARAT KECAMATAN TAMBUSAI KABUPATEN ROKAN HULU )
Ali Raja Nasution · 2011
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP DENDA MELANGKAHI PERNIKAHAN DALAM TRADISI MASYARAKAT ADAT DESA HANDIS JULU KECAMATAN BARUMUN KABUPATEN PADANG LAWAS SUMATERA UTARA
NUR JANNAH HASIBUAN, - · 2022
PRAKTEK PEMBAGIAN HARTA WARISAN DALAM MASYARAKAT ADAT DESA KARYA INDAH KECAMATAN TAPUNG DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
Ahmat Sulaiman · 2011
TRANSPARANSI PENGGUNAAN DANA DESA DI KEPENGHULUAN SEKELADI KECAMATAN TANAH PUTIH KABUPATEN ROKAN HILIR
EKI MUHAMMAD REZA · 2018
PERANAN POLSEK PUJUD DALAM MENGANTISIPASI TINDAK KRIMINALITAS DIKALANGAN REMAJA DESA TELUK NAYANG KECAMATAN PUJUD KABUPATEN ROKAN HILIR DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM
Umi Haini · 2010
KOMPETENSI KEPRIBADIAN GURU DALAM MENGEMBANGKAN PEMBELAJARAN AQIDAH AKHLAK DI MADRASAH TSANAWIYAH AL-MUHAJIRIN KECAMATAN TANAH PUTIH KABUPATEN ROKAN HILIR
Zulmaina · 2012