HUKUM PIDANA ADAT TERHADAP PELAKU ZINA DAN PENERAPANNYA DI KENAGARIAN KAPAU PERSPEKTIF FIQH JINAYAH

Abstrak / Ringkasan

Secara etimologis istilah hukum adat terdiri dari dua kata, yaitu hukum
dan adat. Hukum adalah kumpulan peraturan yang terdiri dari norma-norma dan
sanksi yang bertujuan mengadakan ketertiban dalam pergaulan manusia sehingga
keamanan dan ketertiban terpelihara.Sedangkan adat merupakan pencerminan dari
kepribadian suatu bangsa, merupakan salah satu penjelmaan dari jiwa bangsa
yang bersangkutan dari abad ke abad.Dengan demikian hukum adat adalah suatu
aturan yang tertulis/ tidak tertulis yang berlaku disuatu wilayah yang berisi
tentang norma-norma dan sanksi, dan menjadi suatu kebiasaan di wilayah
tersebut.
Pokok permasalahan penelitian ini adalah apa hukuman yang diberikan
kepada pelaku zina menurut Hukum Adat Kenagarian Kapau, juga bagaimana
penerapan hukuman tersebut, dan bagaimana tinjauan Fiqh Jinayah terhadap
hukuman yang berlaku tersebut.
Penelitian ini adalah penelitian lapangan, yang bersifat deskriftif analitis.
Sumber data primer diperoleh dari informan melalui wawancara, observasi dan
dokumentasi, data sekunder diperoleh dari buku dan sumber data tersier diperoleh
dari kamus, jurnal, koran.
Salah satu contoh berjalannya hukum adat adalah di Kenagarian Kapau,
Kec. Tilatang Kamang, Kab. Agam, SUMBAR, yang memberikan hukuman
kepada pelaku zina berupa hukuman denda 10 rupiah emas dan dibuang dari
Nagari. Sebagian ninik mamak pemuka adat bahkan Wali Nagari juga
mengetahui, bahwa di dalam hukum Islam tidak ada hukuman denda diberikan
kepada pelaku zina baik itu pezina muhshan atau ghairu muhshan, dan dibuang
dari Nagari atau kampung adalah hukuman yang diberikan kepada pezina gairu
muhshan. Akan tetapi disinilah kebijakan pemuka adat yang terdahulu yng
mengedepankan kepentingan masyarkat Nagari hingga individu. Sehingga
hukuman yang diberlakukan hingga sekarang termasuk kategori jarimah ta’zir ,
karena hukuman diserahkan kepada ulil amri/ pemuka adat/ wali nagari.

Topik Terkait

Sitasi