IMPLEMENTASI IZIN BELAJAR PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN PROVINSI RIAU

Abstrak / Ringkasan

Kebijakan pemberian izin belajar PNS tertuang dalam Surat Edaran Menteri PAN
dan RB Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar
per tanggal 25 Maret 2013 dan di Provinsi Riau kebijakan tersebut dijabar dalam
bentuk perbug yaitu Peraturan Gubernur Riau No 2 Tahun 2015 per tanggal 2
Januari 2015. Kebijakan tersebut dimaksudkan guna tertib administrasi dalam
pembinaan kepegawaian melalui pendidikan formal. Tujuan dari pebelitian ini yaitu
untuk mengetahui implementasi izin belajar PNS dilingkungan Pemerintah Provinsi
Riau. Keadaan dilapangan masih ada PNS yang tidak mengetahui dan memahami
terkait peraturan tersebut serta masih ada PNS yang lalai dalam pengurusan atau
pembaharuan izin belajarnya, dimana hal itu terjadi karena kurangnya komunikasi
baik komunikasi internal maupun komunikasi eksternal. Dan ada beberapa PNS yang
memperoleh izin belajar pada program studi yang berakreditasi C namun ia tidak
segera memperbaharui izin belajarnya kala akreditasi program studi tersebut sudah
naik dari C. Dalam menganalisa permasalahan penulis melakukan penelitian pada
faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan menurut
Edwards III dalam Suharno (2013:170) yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi,
dan struktur birokrasi serta beberapa faktor lain yang penulis temui dilapangan.


Kata Kunci: Implementasi, Ijin Belajar, Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Topik Terkait

Sitasi