Implementasi UU No 41 Tahun 2004 Dan Kompilasi Hukum Islam Tentang Nazhir Dan Akta Wakaf Pada Kecamatan Huta Bargot Kabupaten Mandailing Natal

Abstrak / Ringkasan

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana tata cara pelaksanaan wakaf
menurut kompilasi Hukum Islam (KHI) dan undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang
wakaf. Bagaimana pandangan masyarakat Kecamatan Huta Bargot tentang tata cara
pelaksanaan wakaf. Bagaimana kedudukan dan fungsi nazhir serta akta wakaf menurut KHI
dan UU no 41 tahun 2004. Dengan tujuan untuk mengetahui tata cara pelaksanaan wakaf
menurut kompilasi Hukum Islam (KHI) dan undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang
wakaf. Untuk mengetahui pandangan masyarakat Kecamatan Huta Bargot tentang tata cara
pelaksanaan wakaf. Dan untuk mengetahui kedudukan dan fungsi nazhir serta akta wakaf
menurut KHI dan UU no 41 tahun 2004.
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris, dengan pendekatan
undang-undang (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Objek penelitian
ini adalah masyarakat Kecamatan Huta Bargot.
Hasil penelitian ini adalah; tata cara perwakafan menurut KHI UU No 41 Thn 2004
Tentang Wakaf: bahwa wakif melaksanakan ikrar kepada nazhir di depan pejabat pembuat
akta ikrar wakaf (PPAIW) secara lisan atau tulisan dengan jelas dan tegas disaksikan
sekurang-kurangnya 2 orang saksi. Boleh diwakilkan ikrarnya dengan menunjukkan surat
kuasanya jika wakif tidak dapat hadir dengan alasan yang dibenarkan oleh hukum. Dan
sebelum melaksanakan ikrar terlebih dahulu wakif atau yang mewakilinya menyerahkan surat
terkait bahwa harta itu benar miliknya.
Menurut pandangan masyarakat Kecamatan Huta Bargot tata cara pelaksanaan wakaf
hanya berdasarkan kitab fikih saja. Dengan alasan mereka tidak mengetahui ketentuan cara
berwakaf yang ada dalam KHI dan UU No 41 Thn 2004 Tentang Wakaf.
Kedudukan dan fungsi nazhir menurut KHI dan UU No 41 Tahun 2004 adalah amat
penting. Karena nazhirlah yang berhak menerima wakaf ketika diserahkan wakif. karena atas
nama nazhir wakaf di daftarkan. Ketiga, nazhir berfungsi untuk melakukan
pengadministrasian, mengelola dan mengembangkan, serta mengawasi dan melindungi harta
wakaf, melaporkan pelaksanaan tugas kepada BWI. Begitu juga dengan akta wakaf, bahwa
dengan akta wakaf bukti suatu harta adalah wakaf. Tetapi karena masyarakat Huta Bargot
tidak mengetahui ketentuan nazhir dan akta wakaf tersebut sehingga terbentuk menjadi
sebuah kebiasaan. Yaitu dapat dikategorikan kepada urf shahih (kebiasaan yang tidak
melanggar syari’ah). Namun peraktek demikian kurang maslahah jika dibandingkan dengan
ketentuan yang ada pada KHI dan UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. sehingga dapat
disimpulkan bahwa peraturan tentang wakaf yang ada dalam KHI dan UU Nomor 41 Tahun
2004 Tentang wakaf belum efektif keberlakuannya di Kecamatan Huta Bargot.

Topik Terkait

Sitasi