PELASANAAN PENGAWASAN TERHADAP PEMERINTAHAN DESA DI KECAMATAN KAMPAR KIRI HULU KABUPATEN KAMPAR

Abstrak / Ringkasan

Kampar merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Riau dimana
sebagian daerah yang ada di provinsi Riau juga juga terdapat kawasan-kawasan terpencil
yang disebut dengan desa/kelurahan, sehingga dengan demikian maka segala bentuk
pemerintahan yang ada di desa/kelurahan yang ada di Kecamatan Kampar Kiri Hulu ini
membutuhkan pengawasan yang dilaksanakan oleh pemerintah yang ada diatasnya seperti
Inspektorat Kabupaten/Kota Kampar. Pemerintahan daerah Kabupaten Kampar melalui
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2008 Tentang Pedoman Tata Cara
Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Desa, masalah pokok dalam penelitian ini
adalah bagai mana Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di
Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar, serta kendala-kendala apa saja yang
menghambat dalam pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan desa di Kecamatan
Kampar Kiri Hulu Kabupaen Kampar.
Adapun sifat dari penelitian ini adalah Deskritif dan jenis penelitiannya
Observasional Research yaitu dengan cara survey, dalam pengumpulan data dilakukan
langsung ke lokasi penelitian dan data yang diperoleh bersumber dari para responden,
instansi yang terkait, serta bahan-bahan bacaan berupa literatur. Lokasi penelitian
dilakukan di Kabupaten Kampar, dengan populasi penelitian yaitu Kepala Inspektorat
Kabupaten Kampar, Camat Kampar Kiri Hulu, Kepala Desa Batu Sanggan, Kepala Desa
Muara Bio, Kepala Desa Tanjung Beringin, Ketua Badan Permusyawaratan Desa.
Berdasarkan dari hasil penelitian maka dapat diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan
pengawasan yang dilakukan oleh badan Inspektorat Kabupaten Kampar terhadap
penyelenggaraan pemerintahan desa di Kecamatan Kampar Kiri Hulu telah dijalankan
sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2008, dimana
pengawasan tersebut lebih kepada pengawasan Administrasi desa dan urusan pemerintah
desa namun masih ada penyelewengan di tingkat pemerintah desa yang berkaitan dengan
urusan administrasi pemerintahan desa, seperti pengurusan Kartu tanda Penduduk (KTP),
Kartu Keluwarga (KK) dan juga mengenai kelembagaan desa yaitu Badan
Permusyawaratan Desa dimana tugas dari pada Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
serta pemerintahan desa tidak sejalan dengan semestinya sedangkan kendala yang
dihadapi pengawas dalam mengawasi pemerintahan desa yaitu Faktor Interen Pengawas
sendiri seperti kurangnya pengetahuan pengawas terhadap pengawasan pemerintahan
desa, kurangnya tenaga pengawas yang sesuai dengan jenjang pendidikan yang
dibutuhkan dan kurang koordinasi antara pemerintahan desa dengan Inspetorat Kabupaten
sebagai pihak Pengawas Pemerintahan Desa.

Topik Terkait

Sitasi