Smart Search & Citation Engine

Mesin Referensi Akademik

Cari buku, e-book, repository, jurnal, dan karya ilmiah berdasarkan relevansi.

Hasil Pencarian

“fiqh”

1,407 referensi ditemukan
REPOSITORY PAIindonesia2021

Pelaksanaan Kewajiban Vaksinasi Covid-19 Terhadap Masyarakat Menurut Perpres No. 14 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19 Dalam Tinjauan Fiqh Siyasah (Studi Kasus Kabupaten Aceh Tenggar

Irawan, Very · Repository UIN Sumatera Utara

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan vaksinasi Covid-19 terhadap masyarakat di Kabupaten Aceh Tenggara Yang di mana di Kabupaten Aceh Tenggara tersebut banyak nya masyarakat yang menolak untuk di vaksinasi dan masyarakat tidak peduli akan aturan yang telah di keluarkan oleh presiden Republik Indonesia dan masyarakat juga mengan…

Detail & Rekomendasi Buka Sumber RIS BibTeX
54%
relevansi
REPOSITORY PAIindonesia2021

Efektifitas Peraturan Walikota Medan Nomor 26 Tahun 2013 Tentang Larangan Usaha Peternakan Hewan Berkaki Empat Babi Menurut Persfektif Fiqh Siyaâsah Studi Kasus Kelurahan Tegal Mandala II, Kec. Medan Denai

Hasibuan, Masna · Repository UIN Sumatera Utara

Dalam peraturan Walikota Medan Nomor 26 Tahun 2013 tentang larangan usaha peternakan hewan berkaki empat yang mana peraturan dijelaskan dilarangnya melakukan peternakan diseluruh daerah Kota Medan. Maka dilihat dari keefektivitasan peraturan yang diterbitkan pemerintah pada tanggal 16 juli 2013 merupakan peraturan yang lama dan peraturan yang tidak efekt…

Detail & Rekomendasi Buka Sumber RIS BibTeX
54%
relevansi
REPOSITORY PAIindonesia2020

Tinjauan Fiqh Siyasah Terahadap Implementasi Peraturan Menteri Desa PDTT No. 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Studi Kasus Di Desa Batang Nadenngan Kec. Sungai Kanan Kab. Labuhanbatu Selatan)

Siregar, Rapina Putri · Repository UIN Sumatera Utara

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan atau implementasi dari Peraturan Menteri Desa PDTT RI No.4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa di Desa Batang Nadenggan serta mengetahui faktor apa saja sebagai penghambat dalam Pengelolaan BUMDes dan pandangan fiqh siyasah terhadap peraturan te…

Detail & Rekomendasi Buka Sumber RIS BibTeX
54%
relevansi
REPOSITORY PAIindonesia2018

Partisipasi politik pemilih pemula siswa-siswi sma swasta prayatna medan dalam pemilihan gubernur Sumatera Utara tahun 2018 pandangan fiqh siyasah

Lubis, Irma Yanita · Repository UIN Sumatera Utara

Skripsi ini berjudul “Partisipasi Politik Pemilih Pemula Siswa-Siswi SMA Swasta Prayatna Medan Dalam Pemilihan Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018 Pandagan Fiqh Siyasah. Penelitian ini berbentuk penelitian lapangan yang dilakukan di SMA Swasta Prayatna Medan. Penulis meneliti judul ini karena di SMA Swasta Prayatna Medan terdapat sejumlah siswa-siswi SMA Swas…

Detail & Rekomendasi Buka Sumber RIS BibTeX
54%
relevansi
REPOSITORY PAIindonesia2017

The Mapping Of Renewal Of ‘Usul Fiqh ’ Thoughts In Indonesia

Khoiri, Nispul · Repository UIN Sumatera Utara

The substance of this paper is the mapping of thoughts of the renewal of ‘Usul Fiqh’ that has popular or being occurred in Indonesia, by expressing the proposed idea of the method of legal istinbat based on detailed arguments and not in favor of the dominance of a particular madzhab. The urgency in the academic context becomes an interesting study to be …

Detail & Rekomendasi Buka Sumber RIS BibTeX
54%
relevansi
REPOSITORY PAIindonesia2013

Al-Qawaid al-fiqhiyah al-khassah fil al-ibadah wa tatbiqatihah

Suparmin, Sudirman · Repository UIN Sumatera Utara

Rules of fiqh is a baseline or foundation that is still Kully or general, which can be applied to the parts. Rule fiqh grow in writing, although the seeds had been there since the prophet was alive, fiqh scholars agree that the rules of fiqh earliest found is in the 2nd century H. by scholars of fiqh as a separate discipline rules of fiqh emerged in the 4…

Detail & Rekomendasi Buka Sumber RIS BibTeX
54%
relevansi
REPOSITORY PAIindonesia2021

Pengelolaan dan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Perda Kota Medan Nomor 7 Tahun 2002 Studi Kasus Di Jalan Sutomo Dan Rumah Sakit Murni Teguh Kecamatan Medan Timur)

Amini, Hafifah · Repository UIN Sumatera Utara

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana Dinas Perhubungan Kota Medan dalam merealisasikan tugasnya di Kota Medan khususnya di Kecamatan Medan Timur. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana aturan tentang pengelolaan lahan parkir dalam Perda No. 7 Tahun 2002, bagaimana aturan retribusi pengelolaan parkir berdasarkan Perda Nomor 7…

Detail & Rekomendasi Buka Sumber RIS BibTeX
53%
relevansi
REPOSITORY PAIindonesia2020

Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Peran Pemerintahdaerah Dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungantambang Emas Studi Kasus Desa Aek Garingging Kabupaten Mandailing Natal

Putra, Andri Ismail · Repository UIN Sumatera Utara

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan merupakan bentuk penelitian yang memerlukan proses reduksi yang berasal dari hasil wawancara, observasi atau sejumlah dokumen. Data-data tersebut nantinya akan dirangkum dan diseleksi agar bisa dimasukkan dalam kategori yang sesuai. Dalam penelitian ini dikemukakan ada tiga rumusan masalah sehingga menjadi acu…

Detail & Rekomendasi Buka Sumber RIS BibTeX
53%
relevansi
REPOSITORY PAIindonesia2020

Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Putusan MK Nomor 23/PUU-XVIII/2020 (Judicial Review Perppu Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 19 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangk

Mardiah, Rayhan · Repository UIN Sumatera Utara

Mahkamah Konstitusi (MK) di Indonesia tidak dapat lepas dari jelajah historis konsep dan fakta mengenai judicial review, yang merupakan kewenangan paling utama lembaga MK. Judicial review atau hak uji materi merupakan proses pengujian peraturan perundang-undangan yang lebih rendah terhadap peraturan perundang-undangan lebih tinggi yang dilakukan oleh lem…

Detail & Rekomendasi Buka Sumber RIS BibTeX
53%
relevansi
REPOSITORY PAIindonesia2020

Peran Kepala Dinas dalam Menegakkan Disiplin Aparatur Sipil Negara Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah Perspektif Fiqh Siya>sah

Rizqi, Nindya Desviana · Repository UIN Sumatera Utara

Ada dua persoalan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu: Bagaimana peran Kepala Dinas dalam menegakkan Disiplin Aparatur Sipil Negara pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah serta Bagaimana Perspektif Fiqh Siya>sah terhadap peran Kepala Dinas dalam menegakkan disiplin Aparatur Sipil Negara. Adapun tujuan penelitian ini …

Detail & Rekomendasi Buka Sumber RIS BibTeX
53%
relevansi
REPOSITORY PAIindonesia2021

Pengelolaan dan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Perda Kota Medan Nomor 7 Tahun 2002 Studi Kasus Di Jalan Sutomo Dan Rumah Sakit Murni Teguh Kecamatan Medan Timur)

Amini, Hafifah · Repository UIN Sumatera Utara

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana Dinas Perhubungan Kota Medan dalam merealisasikan tugasnya di Kota Medan khususnya di Kecamatan Medan Timur. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana aturan tentang pengelolaan lahan parkir dalam Perda No. 7 Tahun 2002, bagaimana aturan retribusi pengelolaan parkir berdasarkan Perda Nomor 7…

Detail & Rekomendasi Buka Sumber RIS BibTeX
50%
relevansi
REPOSITORY PAIindonesia2021

Pelaksanaan Pembangungan Desa Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Di Desa Kayulaut Kecamatan Panyabungan Selatan Kabupaten Mandailing Natal)

Asliah, Nur · Repository UIN Sumatera Utara

Penelitian ini dilatar belakangi oleh kebelumtahuan apakah UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa terimplementasi atau tidak di Desa Kayulaut Kecamatan Panyabungan Selatan Kabupaten Mandailing Natal. Masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: 1. Bagaimana pelaksanaan pembangunan desa di Desa Kayulaut, sebagai implementasi dari Undang-Undang No.6 T…

Detail & Rekomendasi Buka Sumber RIS BibTeX
50%
relevansi
REPOSITORY PAIindonesia2021

Kehalalan Vaksin Covid-19 Produksi SInovac Dalam Fatwa MUI Dan Implementasi Vaksinasinya Pada Tenaga Kesehatan Di Puskesmas Tanjung Morawa, Deli Serdang (Perspektif Qawaidh Fiqhiyyah)

Turnip, Ibnu Radwan Siddik · Repository UIN Sumatera Utara

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana fatwa Majlis Ulama Indonesia (MUI) tentang kehalalan vaksin covid-19 produksi Sinovac, kaidah-kaidah fikih yang digunakan dalam fatwa dan tingkat akurasi dan relevansi kaidah-kaidah yang digunakan. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui bagimana implementasi penggunaan vaksin covid-19 produksi S…

Detail & Rekomendasi Buka Sumber RIS BibTeX
50%
relevansi
REPOSITORY PAIindonesia2021

Pelaksanaan Kewajiban Vaksinasi Covid-19 Terhadap Masyarakat Menurut Perpres No. 14 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19 Dalam Tinjauan Fiqh Siyasah (Studi Kasus Kabupaten Aceh Tenggar

Irawan, Very · Repository UIN Sumatera Utara

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan vaksinasi Covid-19 terhadap masyarakat di Kabupaten Aceh Tenggara Yang di mana di Kabupaten Aceh Tenggara tersebut banyak nya masyarakat yang menolak untuk di vaksinasi dan masyarakat tidak peduli akan aturan yang telah di keluarkan oleh presiden Republik Indonesia dan masyarakat juga mengan…

Detail & Rekomendasi Buka Sumber RIS BibTeX
50%
relevansi
REPOSITORY PAIindonesia2021

Efektifitas Peraturan Walikota Medan Nomor 26 Tahun 2013 Tentang Larangan Usaha Peternakan Hewan Berkaki Empat Babi Menurut Persfektif Fiqh Siyaâsah Studi Kasus Kelurahan Tegal Mandala II, Kec. Medan Denai

Hasibuan, Masna · Repository UIN Sumatera Utara

Dalam peraturan Walikota Medan Nomor 26 Tahun 2013 tentang larangan usaha peternakan hewan berkaki empat yang mana peraturan dijelaskan dilarangnya melakukan peternakan diseluruh daerah Kota Medan. Maka dilihat dari keefektivitasan peraturan yang diterbitkan pemerintah pada tanggal 16 juli 2013 merupakan peraturan yang lama dan peraturan yang tidak efekt…

Detail & Rekomendasi Buka Sumber RIS BibTeX
50%
relevansi
REPOSITORY PAIindonesia2020

Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Peran Pemerintahdaerah Dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungantambang Emas Studi Kasus Desa Aek Garingging Kabupaten Mandailing Natal

Putra, Andri Ismail · Repository UIN Sumatera Utara

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan merupakan bentuk penelitian yang memerlukan proses reduksi yang berasal dari hasil wawancara, observasi atau sejumlah dokumen. Data-data tersebut nantinya akan dirangkum dan diseleksi agar bisa dimasukkan dalam kategori yang sesuai. Dalam penelitian ini dikemukakan ada tiga rumusan masalah sehingga menjadi acu…

Detail & Rekomendasi Buka Sumber RIS BibTeX
50%
relevansi
REPOSITORY PAIindonesia2020

Implementasi Pasal 78 UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Ditinjau Dari Fiqh Siyasah (Studi Di: Desa Sei Rotan Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang)

Siregar, Muhammad Iqbal Sajali · Repository UIN Sumatera Utara

Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah asas pembangunan Desa yang seharusnya menjadi pedoman pemerintah dalam membangun Desa. Kepala Desa sebagai pimpinan tertinggi dalam pemerintahan Desa memiliki tugas dan tanggungjawab yang harus dilaksanakan sesuai UndangUndang maupun Syariat. Namun dalam implementasinya pemerintahan Desa Sei R…

Detail & Rekomendasi Buka Sumber RIS BibTeX
50%
relevansi
REPOSITORY PAIindonesia2020

Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Putusan MK Nomor 23/PUU-XVIII/2020 (Judicial Review Perppu Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 19 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangk

Mardiah, Rayhan · Repository UIN Sumatera Utara

Mahkamah Konstitusi (MK) di Indonesia tidak dapat lepas dari jelajah historis konsep dan fakta mengenai judicial review, yang merupakan kewenangan paling utama lembaga MK. Judicial review atau hak uji materi merupakan proses pengujian peraturan perundang-undangan yang lebih rendah terhadap peraturan perundang-undangan lebih tinggi yang dilakukan oleh lem…

Detail & Rekomendasi Buka Sumber RIS BibTeX
50%
relevansi